delidaily.net – Sekjen ATR/BPN Paparkan Rincian Layanan Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak Terintegrasi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memaparkan secara rinci tiga transformasi layanan pertanahan yang baru diluncurkan dalam konferensi pers di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Ketiga transformasi tersebut meliputi Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan mengingat sekitar 80% tugas dan fungsi ATR/BPN adalah pelayanan kepada masyarakat .

“Urgensi transformasi ini adalah menjadikan kepuasan pelanggan sebagai output utama dari pelayanan publik. Paling tidak ada tiga hal yang diharapkan masyarakat, yaitu kepastian, kecepatan, dan pelayanan yang bebas pungli,” ujar Dalu Agung Darmawan .

Organisasi Berbasis Wilayah: Kasi Kini Bertanggung Jawab Penuh

Salah satu terobosan utama adalah penerapan Organisasi Berbasis Wilayah, yang mengubah pendekatan organisasi dari sebelumnya bersifat tematik (berdasarkan fungsi) menjadi berbasis wilayah. Para Kepala Seksi (Kasi) kini bertanggung jawab terhadap wilayah kelurahan/kecamatan dan dituntut memahami seluruh aspek tugas dan fungsi pertanahan di wilayahnya .

“Pendekatan wilayah kita turunkan dari Kepala Kantor sampai ke Kasi. Harapannya, persoalan yang ada di masing-masing wilayah bisa diselesaikan di level Kasi,” kata Sekjen ATR/BPN .

Pada tahap awal, Organisasi Berbasis Wilayah diterapkan di 10 Kantor Pertanahan, yaitu:

• Kota Medan

• Kota Denpasar

• Kabupaten Sidoarjo

• Kota Tangerang

• Kota Balikpapan

• Kabupaten Sragen

• Kabupaten Gresik

• Kabupaten Demak

• Kabupaten Tabanan

• Kabupaten Bandung

Pengukuran Terjadwal: 455 Kantah, 12 Hari Selesai

Transformasi kedua adalah layanan Pengukuran Terjadwal yang memberikan kepastian waktu pengukuran hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT). Masyarakat memperoleh jadwal pengukuran dengan masa tunggu paling lama 7 hari, kemudian penyelesaian hingga PBT diterbitkan maksimal 5 hari, sehingga total waktu pelayanan paling lama 12 hari .

Layanan tersebut sudah berjalan di 455 Kantor Pertanahan dari total 483 Kantah di seluruh Indonesia .

Peralihan Hak Terintegrasi: Target 10 Hari

Transformasi ketiga adalah layanan Peralihan Hak Terintegrasi dengan target penyelesaian maksimal 10 hari. Target tersebut mencakup:

• Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah selama 3 hari

• Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama 2 hari

• Penyelesaian di Kantor Pertanahan selama 5 hari

“Lima hari sisanya merupakan kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian kami, di Kantor Pertanahan. Seluruh persyaratan dipenuhi dan pemohon membayar Surat Perintah Setor serta PNBP dalam kurun waktu lima hari,” jelas Dalu Agung Darmawan .

Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Untuk mendukung kelancaran transformasi layanan, Kementerian ATR/BPN memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Surat Edaran Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah daerah. Kerja sama mencakup pertukaran data pertanahan dan perpajakan, integrasi NIB dan NOP, serta optimalisasi pemanfaatan Zona Nilai Tanah .

Pada kesempatan ini, Sekjen ATR/BPN hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, serta jajaran Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol. Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, turut menyampaikan program pemerintah KIP Kuliah, dan hadir pula Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana .