delidaily.net – Kesibukan pekerjaan di hari kerja sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengurus administrasi pertanahan secara mandiri. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) konsisten menghadirkan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di 107 Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia.
Program yang telah berjalan sejak 2022 ini menjadi alternatif bagi para pekerja yang ingin mengurus sertipikat tanah tanpa harus mengambil cuti atau menggunakan jasa perantara.
Manfaat ini dirasakan langsung oleh Matsarip (49), seorang pemohon yang memanfaatkan PELATARAN di Kantah Kabupaten Bogor I pada Sabtu (21/02/2026). Ia mengaku telah tiga kali mendatangi kantor pertanahan di hari Sabtu untuk mengurus peningkatan hak tanahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik.
“Saya bekerja kalau Senin-Jumat, jadi ini benar-benar membantu. Sebelumnya ada orang yang menawarkan bantuan urus tapi biayanya cukup besar. Pas saya urus sendiri, ternyata gampang dan biayanya cuma Rp50.000, tidak ada tambahan lain,” ungkap Matsarip.
Senada dengan Matsarip, Dewi (43), seorang pekerja kantoran, mengaku kini merasa lebih tenang dalam mengurus dokumen pertanahan. Sebelumnya, ia kerap merasa tidak enak hati karena harus berkali-kali mengajukan izin di kantornya saat hari kerja.
“Memudahkan banget bagi kami yang pekerja. Jadi kalau libur bisa urus tanpa perlu izin-izin lagi di hari kerja. Petugas juga sangat informatif mengarahkan kami ke layanan akhir pekan ini,” ujar Dewi.
PELATARAN saat ini tersedia di kota dan kabupaten besar di 33 provinsi dengan volume layanan pertanahan harian yang tinggi. Layanan khusus ini diperuntukkan bagi pemohon mandiri guna memastikan proses yang transparan, cepat, dan akuntabel.
Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat untuk mengecek daftar lengkap 107 kantor pertanahan yang menyediakan layanan ini melalui tautan resmi https://bit.ly/InfoPELATARAN. Dengan mengurus sendiri, masyarakat tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mendapatkan jaminan kepastian hukum secara langsung dari negara.
