delidaily.net – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengimbau jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) di daerah untuk secara berkelanjutan mengawal proses pemutakhiran data sertipikat lama. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Kantah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (1/2/2026).
Wamen Ossy mengungkapkan, secara nasional masih terdapat sekitar 12 juta bidang tanah yang masuk dalam kategori Kualitas Data (KW) 4, 5, dan 6. Kategori ini merujuk pada sertipikat lama yang datanya belum terdaftar secara lengkap dan digital dalam basis data kementerian, sehingga memerlukan pembaruan.
Ia menjelaskan perbedaan ketiga kategori tersebut:
- KW 4: Data fisik dan yuridis lengkap, tetapi belum terpetakan secara spasial.
- KW 5: Data yuridis lengkap, tetapi data fisik dan peta kadastral perlu ditingkatkan.
- KW 6: Data fisik, yuridis, dan peta spasial semuanya masih memerlukan perbaikan menyeluruh.
Di hadapan jajaran Kantah Pasuruan, Wamen Ossy secara khusus mendorong Provinsi Jawa Timur untuk menjadi yang terdepan dalam percepatan penyelesaian target ini. “Dari Provinsi Jawa Timur sudah ada komitmen untuk menjadi salah satu Kanwil yang paling agresif secara nasional,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan pentingnya pendekatan yang realistis. “Betul-betul dicari mana yang bisa diselesaikan dan mana yang tidak. Kalau butuh bantuan eksternal, kita berusaha semaksimal mungkin,” lanjut Wamen Ossy, menekankan perlunya pemilahan yang cermat atas bidang-bidang tanah yang akan diprioritaskan.
Dalam kesempatan yang sama, Wamen Ossy juga menyerahkan sertipikat tanah secara langsung kepada enam warga di Kantah Kabupaten dan Kota Pasuruan, sebagai wujud nyata kehadiran negara memberikan kepastian hukum. Ia pun memberikan apresiasi atas kinerja dan suasana kerja di Kantah Kabupaten Pasuruan yang dinilai bersih, tertib, dan penuh semangat.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, beserta jajaran Kantah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Langkah ini mempertegas komitmen Kementerian ATR/BPN dalam membenahi data pertanahan dasar menuju sistem administrasi yang lebih akurat dan terpercaya.
