Tangerang Selatan | delinews24.net — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Pengadaan Tanah ke depan harus mengutamakan kelangsungan hidup masyarakat. Tidak hanya sekadar menyelesaikan urusan lahan, tetapi juga memastikan warga terdampak bisa tetap hidup layak dan bermartabat.

“Pembangunan memang penting, tapi kita tidak boleh meninggalkan masyarakat yang lahannya terdampak. Setiap proses Pengadaan Tanah harus menjadi awal kehidupan yang lebih baik,” tegas Wamen Ossy dalam Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025 di Tangerang Selatan, Kamis (24/04/2025).

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam penilaian ganti rugi. “Kompensasi bukan akhir, melainkan awal transformasi sosial. Masyarakat tidak hanya diberi ganti rugi, tapi juga diberdayakan untuk bangkit,” ujarnya.

Dalam pendekatan baru ini, ganti rugi tidak lagi berdiri sendiri. Pemerintah mengaitkannya dengan program pendampingan, seperti perumahan pengganti, pelatihan kerja, bantuan usaha, dan dukungan hukum. Tujuannya agar masyarakat dapat solusi jangka panjang, bukan sekadar uang tunai.

Social Impact Assessment (SIA) kini menjadi bagian penting dalam setiap tahap Pengadaan Tanah. Kajian menunjukkan bahwa kelompok rentan, seperti petani kecil, sering kehilangan tanah, mata pencaharian, bahkan akses sosial jika tidak didampingi dengan baik.

Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari, menjelaskan pedoman baru dalam Pengadaan Tanah. “Kami menerapkan paradigma berbasis empat pilar: penguasaan, penggunaan, pengembangan, dan nilai tanah. Semua ini untuk menciptakan layanan pertanahan yang adil, produktif, berkelanjutan, dan berstandar global,” paparnya.

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi sistem pertanahan nasional. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh tanah terdaftar dan proses Pengadaan Tanah berjalan secara manusiawi, adil, dan sesuai HAM.

Hadir mendampingi Wamen ATR/BPN dalam acara ini, Dirjen Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Agustin Iterson Samosir, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara Ajie Arifuddin, serta Kepala Kanwil BPN Banten Sudaryanto. Turut hadir Ketua Umum MAPPI Budi Prasodjo.