Jakarta|delidaily.net – Peta politik di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memanas dan menuai perhatian publik. Gelombang aksi demonstrasi yang menyasar Ketua DPRD Deli Serdang hingga ke Jakarta diduga kuat bukanlah aksi murni masyarakat, melainkan mengusung kepentingan tertentu dari dalam internal kekuasaan itu sendiri.
Aksi protes telah berlangsung di dua lokasi strategis: Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Para pengdemo yang mengatasnamakan “Pemuda Sumatera Utara” tersebut menuntut pemeriksaan intensif terhadap Ketua DPRD Deli Serdang, dengan tiga isu utama: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dugaan penyimpangan dalam kegiatan sosialisasi dan persuasi (Sosper) pada periode 2019-2024, serta kepemilikan mobil mewah.
Namun, sumber-sumber terpercaya yang dihimpun oleh media ini mengindikasikan bahwa aksi tersebut didalangi oleh pihak tertentu. Ada strong allegation bahwa inisiator sekaligus aktor intelektual di balik layar aksi ini mengarah pada figur puncak di eksekutif, yakni Bupati Deli Serdang. Motifnya diduga kuat berkaitan dengan konflik kepentingan dan irisan personal yang tidak diselesaikan secara elegan dalam ruang kepemimpinan.
“Kita harus realistis. Sangat tidak lazim jika aksi yang membutuhkan mobilisasi massa dan biaya besar hingga ke Jakarta ini dibiayai secara sukarela. Logika finansialnya mencurigakan. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada tangan kekuasaan yang membiayai operasi politik ini,” ujar seorang pengamat politik lokal yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi gelombang tekanan ini, sikap yang ditunjukkan oleh sang Ketua DPRD justru sangat bijaksana dan penuh ksatria. Alih-alih membalas dengan pernyataan-pernyataan panas atau aksi balasan, ia memilih untuk bersikap diam dan tidak terprovokasi. Sumber internal menggambarkan bahwa sikap ini bukanlah bentuk kelemahan atau pengakuan bersalah.
“Diamnya beliau adalah strategi. Ini adalah bentuk penghematan energi politik dan fokus pada kerja-kerja substantif untuk masyarakat. Dalam budaya politik kita, marahnya orang yang diam justru paling ditakuti karena biasanya disimpan dan dihitung dengan matang,” jelas sumber tersebut.
Banyak kalangan menyerukan agar konflik ini tidak dibiarkan berlarut dan merugikan kepentingan rakyat. Pesan moralnya jelas: elite politik harusnya memiliki kedewasaan dalam menyelesaikan masalah. Jika ada gesekan pribadi, semestinya diselesaikan dengan duduk bersama secara elegan, bukan dengan mencari celah dan memainkan wayang untuk saling menjatuhkan di publik.
Tuntutan agar Bupati Deli Serdang fokus pada janji-janji kampanye dan pelayanan masyarakat semakin keras bergema. Publik berharap energi dan anggaran daerah dialirkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mendanai perang proxy dan skenario politik yang justru merusak tatanan governance di Deli Serdang.
Hingga berita ini diturunkan, baik pihak Bupati Deli Serdang maupun Ketua DPRD belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menanggapi dugaan-dugaan ini. KPK juga belum memberikan konfirmasi resmi terkait eskalasi laporan terhadap Ketua DPRD Deli Serdang. Situasi masih terus dipantau berkembang.
