delidaily.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mencanangkan resolusi baru di awal tahun 2026 dengan memperketat pengawasan pelayanan publik. Dalam komitmennya, Menteri Nusron menegaskan akan melakukan evaluasi kualitas layanan pertanahan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan tidak ada lagi dokumen yang terbengkalai.
Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).
“Sekarang resolusi tahun 2026, komitmen kita bersama membangun visi pelayanan. Ada perubahan yang lebih bisa membuat kepuasan pelanggan. Tahun 2026 ini pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Harapan kita setiap tiga bulan tidak ada lagi dokumen yang numpuk,” tegas Menteri Nusron di hadapan jajaran BPN DKI Jakarta.
Kepastian Waktu Menjadi Prioritas Menurut Nusron, orientasi utama Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian hukum atas tanah mereka, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian administrasi.
Ia menginstruksikan adanya transparansi alur berkas sehingga pemohon mengetahui secara pasti posisi dokumen mereka dalam setiap tahapan proses. “Semisal jika selama tujuh hari berkasnya dikatakan comply (memenuhi syarat), maka setelahnya berkasnya sudah sampai mana. Kita bangun komitmen itu,” ujarnya.
Target Penyelesaian Berkas (Zero Backlog) Menteri Nusron juga memberikan instruksi tegas terkait percepatan penyelesaian sisa berkas dari tahun sebelumnya. Ia telah menyusun guideline ketat agar seluruh kantor pertanahan melakukan pembersihan tunggakan berkas secara bertahap.
“Seluruh berkas yang masuk pada kuartal pertama (Q1) 2025, harus selesai di akhir bulan ini. Yang masuk Q2 2025, harus selesai di minggu pertama dan kedua Februari 2026, begitu seterusnya,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan progres serta kendala lapangan yang mereka hadapi. Diskusi ini menjadi ajang pemetaan masalah untuk mencari solusi strategis atas hambatan birokrasi yang masih ditemukan di wilayah ibu kota.
Acara pembinaan ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi kementerian, di antaranya Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, serta Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh.
