Jakarta|delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memperkuat barisan birokrasinya dengan mengukuhkan ribuan aparatur muda di seluruh penjuru tanah air. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, memimpin langsung pengambilan sumpah/janji terhadap 1.322 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru sekaligus melantik 212 Pejabat Fungsional (Jabfung).
Prosesi sakral yang digelar secara hibrida (gabungan luring dan daring) ini berpusat di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (10/06/2026). Wamen Ossy menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar rutinitas seremonial kelulusan administrasi, melainkan garis start formal bagi seorang abdi negara untuk mendarmabaktikan kompetensinya kepada bangsa.
Dalam arahannya, Wamen Ossy mengingatkan para PNS baru—yang telah sukses melewati masa percobaan dan evaluasi ketat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun terakhir—bahwa status baru ini membawa konsekuensi moral yang besar. Setiap gerak-gerik dan perilaku ASN di ruang publik akan langsung dinilai masyarakat sebagai cerminan citra institusi dan pemerintah secara keseluruhan.
“Sebagai ASN, Saudara-saudara dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika dalam bekerja. Momen ini menjadi awal dimulainya tanggung jawab yang sesungguhnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” ujar Ossy Dermawan dengan tegas.
Ia meluruskan paradigma lama mengenai birokrasi dengan menekankan bahwa menjadi ASN bukanlah sekadar mengejar kedudukan formal, fasilitas, atau zona nyaman pekerjaan. Posisi ini adalah amanah publik yang wajib dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah rakyat.
Secara khusus, Wamen Ossy memberikan atensi terhadap 212 Pejabat Fungsional yang baru dilantik. Dalam struktur reformasi birokrasi modern, Jabfung diposisikan sebagai ujung tombak strategis organisasi karena bekerja berdasarkan keahlian spesifik guna memotong jalur birokrasi struktural yang sering kali dinilai berbelit-belit.
Oleh sebab itu, akselerasi target-target besar kementerian—seperti digitalisasi dokumen pertanahan dan pemberantasan sengketa ruang—sangat bergantung pada ketajaman analisis teknis para Pejabat Fungsional di lapangan.
“Sebagai Jabfung yang profesional, Saudara-saudara harus menjadi penggerak organisasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis kompetensi. Karena itu, diperlukan penguasaan teknis yang mendalam serta kinerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas,” tuturnya. Ditambahkan pula, para pejabat ini harus terus mengasah kemampuan beradaptasi (agility) agar tidak usang oleh perkembangan zaman dan teknologi agraria.
Upacara pengukuhan korps agraria ini diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta dengan mengenakan seragam resmi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan secara kolektif.
Untuk prosesi fisik yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN, bertindak sebagai saksi formal adalah Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Ahmad Suhaimi, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati.
Agenda strategis berskala nasional ini turut dikawal langsung oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama kementerian di lokasi utama. Sementara itu, gaung komitmen pelayanan baru ini juga disaksikan secara virtual oleh para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dari seluruh Indonesia yang mendampingi jajaran pegawai baru di wilayah kerja masing-masing.
Catatan Redaksi: Berita ini diterbitkan sebagai bentuk pemenuhan hak keterbukaan informasi publik mengenai penguatan sumber daya manusia (SDM) pada institusi agraria negara, serta bagian dari fungsi kontrol sosial dalam memantau komitmen etos kerja aparatur sipil baru di Indonesia.
