delidaily.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan restrukturisasi distribusi tanah secara besar-besaran. Langkah ini diambil guna menciptakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan kuliah umum di hadapan sivitas akademika Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (02/05/2026).

Tiga Kunci Distribusi Tanah

Dalam orasinya di depan 20 dosen dan 80 mahasiswa dari berbagai fakultas, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa tugas utama yang dimandatkan Presiden kepadanya adalah membenahi struktur penguasaan tanah di Indonesia yang selama ini dinilai timpang.

“Sebelum dilantik saya dipanggil Pak Presiden untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah yang lebih mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Tiga kata itu kuncinya,” ujar Menteri Nusron.

Ia menyoroti fakta bahwa sebagian besar tanah di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga masyarakat luas kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi paling dasar tersebut.

Mengadopsi Konsep ‘Legal Access’Merujuk pada pemikiran ekonom kenamaan Hernando de Soto, Menteri Nusron menekankan pentingnya legal access atau akses hukum terhadap aset. Menurutnya, tanpa kepemilikan atau akses terhadap tanah, masyarakat akan sulit keluar dari jerat kemiskinan.

“Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah?” katanya retoris.

Menjaga Keberlanjutan Ekonomi

Meskipun fokus pada pemerataan untuk rakyat kecil, Menteri Nusron menjamin bahwa kebijakan tersebut tidak akan mematikan iklim investasi atau pelaku usaha besar. Pemerintah berupaya mencari titik keseimbangan di mana pelaku usaha tetap berjalan, namun kelompok masyarakat kecil diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

“Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan,” tambah Nusron.

Kehadiran Tokoh dan Pejabat

Acara kuliah umum ini berlangsung dinamis dengan diskusi aktif dari para mahasiswa. Turut hadir dalam kesempatan tersebut:

• Noor Achmad, Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang.
• Helmy Purwanto, Rektor Universitas Wahid Hasyim.
• Shamy Ardian, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN.
• Kartono Agustiyanto, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.

Sinergi antara akademisi dan pemerintah dalam forum ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi kebijakan agraria nasional yang lebih berpihak pada rakyat kecil.