Medan|delidaily.net – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antarlembaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kunjungan ini sejalan dengan upaya berkelanjutan kedua instansi untuk membangun komunikasi yang semakin erat, terbuka, dan konstruktif dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing. Melalui koordinasi yang terjalin dengan baik, diharapkan kolaborasi antar kedua lembaga dapat semakin optimal.

Peran Strategis Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021, BHP memiliki tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum di bidang harta peninggalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Beberapa fungsi utama BHP meliputi pengurusan perwalian dan pengampuan, pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW), pendaftaran wasiat, serta bertindak selaku kurator dalam kepailitan . BHP Medan memiliki wilayah kerja yang mencakup Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, dan Bengkulu .

Sinergi BHP dan BPN dalam Pelayanan Pertanahan

Koordinasi antara BHP dan BPN memiliki peran penting dalam administrasi pertanahan, khususnya terkait pengurusan hak atas tanah yang melibatkan ahli waris. BHP menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris yang menjadi dasar hukum sah dan akuntabel dalam proses peralihan hak atas tanah di BPN.

Surat Keterangan Hak Waris yang diterbitkan melalui mekanisme BHP memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para ahli waris, sekaligus meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari . Sinergi ini juga mencakup perlindungan hukum bagi anak di bawah umur serta pihak yang berada di bawah perwalian atau pengampuan .

Semangat kebersamaan dan komunikasi yang harmonis menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan saling mendukung. Kedua lembaga berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan