Jakarta|delidaily.net – Pemerintah resmi meluncurkan program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini merupakan hasil kesepakatan antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat koordinasi yang turut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (14/7/2026).
Menteri Nusron menjelaskan bahwa program ini memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma. “Jadi ini adalah sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya usai rakor.
Tiga Kelompok Sasaran Utama
Program ini menyasar tiga kelompok masyarakat. Pertama, penerima bantuan perumahan pemerintah seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program bedah rumah. Kedua, penerima Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya untuk peningkatan status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Ketiga, masyarakat yang membangun rumah secara mandiri dan termasuk kategori MBR.
Menteri Nusron menegaskan, untuk penerima KPR FLPP, yang digratiskan adalah proses peningkatan status HGB atas nama individu menjadi SHM.
Kriteria dan Syarat Penerima Manfaat
Program ini juga membuka akses bagi pekerja sektor informal. Bagi pekerja formal, kriteria MBR mengacu pada Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang dapat dibuktikan dengan slip gaji. Sementara itu, pekerja informal tetap dapat mengikuti program sepanjang tercatat hingga maksimal desil 8 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memenuhi persyaratan yang berlaku.
Acuan desil 8 ini berdasarkan penjelasan BPS yang menyatakan bahwa besaran pendapatan dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 setara dengan kelompok desil 8 di suatu wilayah.
Apresiasi dan Target Nasional
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi terobosan ini. “Terobosan yang paling luar biasa dari kolaborasi kita adalah sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini merupakan dukungan yang luar biasa bagi rakyat kecil,” ujarnya. Program ini akan digabungkan dengan program BSPS atau bedah rumah serta diperkuat melalui KUR Perumahan.
Program sertipikasi gratis ini menjadi bagian dari dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Pada tahun 2026, program ini menargetkan penjangkauan sekitar satu juta bidang tanah. Target ini akan ditingkatkan secara bertahap menjadi dua juta bidang pada 2027 dan total delapan juta bidang pada 2028. Masyarakat yang memenuhi kriteria dapat langsung mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat dengan melengkapi persyaratan dan dokumen pendukung yang membuktikan statusnya sebagai penerima manfaat.
