delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempertegas komitmennya dalam mengawal keseimbangan antara laju pembangunan nasional, tertib tata kelola pertanahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Langkah taktis tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/05/2026). Rapat strategis kali ini secara khusus membahas agenda pelepasan kawasan hutan terhadap lahan yang dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di wilayah Sumatera.
Menteri Nusron Wahid menjelaskan bahwa kehadiran Kementerian ATR/BPN dalam satgas gabungan ini adalah untuk memastikan seluruh proses administrasi pertanahan dan penataan ruang berjalan di atas koridor hukum yang berlaku tebal.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga dengan baik. Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan setiap proses penataan kawasan berjalan tertib, terukur, dan berpihak pada kepastian hukum,” tegas Nusron Wahid.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi benteng penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memberikan kepastian hak bagi masyarakat.
“Kolaborasi lintas kementerian dan Satgas PKH jadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola kawasan secara berkelanjutan. Tidak hanya menjaga ketertiban administrasi pertanahan dan tata ruang, tetapi juga menghadirkan kepastian investasi serta manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” imbuhnya.
Ketegasan Satgas PKH dalam menertibkan pemanfaatan lahan secara ilegal bukan tanpa bukti. Hingga saat ini, satgas lintas sektoral tersebut tercatat telah berulang kali menyelamatkan keuangan negara dengan nilai fantastis mencapai Rp11 triliun melalui penguasaan kembali kawasan hutan yang dieksploitasi tanpa izin sah.
Sebagai tindakan efek jera demi menjaga kedaulatan sumber daya alam, pemerintah bahkan tidak segan-segan mencabut izin operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar tata ruang dan merusak ekosistem hutan nasional.
Rakor krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua Satgas PKH yang juga Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi Wakil Ketua I Satgas yakni Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.
Pertemuan tingkat tinggi ini juga dihadiri oleh unsur kementerian teknis dan pengawasan, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
