Sumut|delidaily.net – Sindikat Maling Sawit Bermotif Ekonomi Ilegal: Mengancam Nyawa Pekerja dan Masa Depan Petani Swadaya, Maraknya aksi pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di berbagai daerah perkebunan kini memicu keresahan mendalam. Di tengah narasi yang kerap dibingkai sebagai pencurian “demi sesuap nasi” untuk bertahan hidup, fakta di lapangan justru membeberkan realitas berbeda: aksi kejahatan ini digerakkan oleh sindikat terorganisir dengan motif ekonomi ilegal yang merugikan banyak pihak.
Berdasarkan potret penindakan di berbagai wilayah operasional, para pelaku umumnya masih berusia muda dan sehat, bergerak bergerombol, menggunakan penutup wajah, hingga bertindak agresif serta bersenjata saat berhadapan dengan petugas pengamanan maupun pekerja di kebun.
Ancaman Nyata Bagi Nyawa Pekerja dan Jeritan Petani
Bagi para pekerja di garis depan, pencurian komoditas industri ini bukan sekadar hilangnya buah sawit, melainkan ancaman terhadap keselamatan fisik. Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN), Virman Yuswardi Manik yang akrab disapa Jayus, mengungkapkan realitas pahit yang kerap dihadapi para penjaga kebun dan pemanen di lapangan.
“Kami ini bekerja secara halal untuk menafkahi keluarga. Namun di lapangan, satpam dan pekerja seringkali harus bertaruh nyawa menghadapi sindikat pencuri yang beringas dan main fisik. Yang dihadapi bukanlah orang kelaparan, melainkan oknum-oknum berbadan sehat yang bertindak agresif. Penegakan hukum yang tegas mutlak diperlukan agar ada efek jera,” ujar Jayus.
Jayus juga menyoroti kalkulasi ekonomi dari hasil pencurian yang kerap disembunyikan di balik dalih belas kasihan. Dalam sejumlah kasus penindakan, barang bukti yang diamankan rata-rata mencapai 10 tandan atau sekitar 160 kilogram TBS dengan nilai ekonomi mencapai ratusan ribu rupiah dalam sekali angkut. Jika aksi serupa dilakukan berulang, tentu persoalannya bukan lagi sekadar bertahan hidup.
Sebagai ilustrasi, nilai sekitar Rp700 ribu apabila terjadi sekali setiap hari setara dengan perolehan sekitar Rp4,9 juta dalam seminggu atau menembus angka Rp21 juta dalam 30 hari. Besarnya insentif ekonomi inilah yang membuktikan bahwa aktivitas tersebut merupakan kejahatan komoditas terorganisir.
Ketakutan yang sama turut mencengkeram nyali para petani kelapa sawit swadaya. Sularno, salah seorang perwakilan petani rakyat, merasa posisinya sangat terancam jika penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan komoditas ini melemah.
“Kami para petani ini merasa senasib dengan kebun perusahaan. Jujur saja kami was-was luar biasa. Logikanya begini, kalau kebun perusahaan yang besar, dipagar, dan dijaga ketat oleh petugas saja berani mereka jarah terang-terangan, apalagi kebun kami masyarakat kecil yang lahannya sempit dan terbuka? Habis kebun kami disikat mereka. Kami sangat bergantung pada ketegasan aparat penegak hukum. Sikat habis pelakunya, biar kami petani kecil bisa bertani dan tidur tenang,” keluh Sularno.
Dalih “Sesuap Nasi” Jangan Sampai Mengecoh Penegakan Hukum
Menghadapi fenomena oknum pelaku yang sering berlindung di balik status sosial saat tertangkap, tokoh masyarakat setempat, H. Ahmad Ramli, meminta publik lebih kritis. Ia mendorong aparat agar tidak ragu menindak pelaku kejahatan yang memanipulasi simpati publik.
“Kadang kita lihat faktanya sering diputarbalikkan. Pelaku ini cari simpati, alasannya mencuri karena lapar atau demi sesuap nasi. Nanti ujung-ujungnya aparat kepolisian yang disalahkan, dibilang hukum cuma tajam ke orang kecil. Padahal kalau dilihat, orangnya sehat-sehat, masih kuat kerja keras yang halal. Apalagi yang dicuri itu sawit, barang yang harus ditimbang dan dijual lagi ke penadah buat dapat duit, bukan pisang yang bisa langsung dimakan,” papar H. Ahmad Ramli.
Ia menegaskan bahwa kelonggaran hukum dan dalih berdamai justru akan merusak tatanan keamanan daerah. “Alasan minta keadilan restoratif itu jangan sampai dipakai jadi tameng buat melindungi sindikat maling seperti ini. Penindakan tegas kepolisian justru bertujuan baik, yakni melindungi rakyat yang benar—seperti pekerja dan petani kecil—dari gangguan keamanan yang lebih besar. Kami masyarakat luas mendukung penuh langkah polisi menegakkan aturan,” pungkasnya.
Sorotan senada juga disampaikan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menegaskan bahwa aksi penjarahan sawit di berbagai daerah kini menunjukkan pola terstruktur yang melibatkan kelompok dengan keberanian luar biasa dan harus segera ditindak.
“Seperti salah satu penjarahan yang terjadi, itu luar biasa. Satu hari bisa puluhan ton yang keluar dari kebun, dan mereka terang-terangan menjarah. Ini menunjukkan keberanian kelompok terstruktur yang harus segera ditindak,” urai Eddy.
Komitmen Bersama: Lindungi Pekerja dan Putus Rantai Ilegal
Melihat masifnya jaringan kejahatan ini, berbagai elemen meminta agar penanganan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan saja. Jaringan penampung dan pihak yang menikmati aliran dana ilegal tersebut harus diusut tuntas.
TBS baru bernilai setelah ditimbang, dihargai, dan dijual melalui rantai transaksi tertentu. Oleh karena itu, memutus mata rantai penampung dan menegakkan hukum secara tegas tanpa kompromi menjadi harga mati demi melindungi para petani, pemanen, dan pekerja yang bekerja secara jujur dari ancaman sindikat ilegal.
