delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menginjak pedal gas untuk memasuki fase transformasi organisasi dan pelayanan publik secara masif. Dalam arahannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa seluruh perombakan ini wajib menempatkan masyarakat sebagai prioritas tertinggi yang harus dilayani secara cepat dan transparan.
“Intinya kita semester ini memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani. Transformasi pelayanan, kata kuncinya hari ini,” tegas Menteri Nusron di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (18/07/2026).
Ubah Struktur Kantah dan Terapkan Prinsip First In, First Out
Menteri Nusron memaparkan bahwa lompatan besar pelayanan publik ini ditopang oleh tiga pilar utama: organisasi, tata laksana (Standar Operasional Prosedur/SOP), serta Sumber Daya Manusia (SDM).
Pada pilar organisasi, kementerian akan merombak struktur Kantah di daerah. Dari yang semula berbasis pendekatan tematik, kini diubah menjadi pendekatan kewilayahan. Melalui strategi ini, setiap Kepala Seksi (Kasi) diwajibkan menguasai seluruh persoalan pertanahan di wilayah spesifiknya agar pelayanan menjadi lebih dekat dan responsif.
Sementara di sektor tata laksana, sistem antrean konvensional dipangkas dengan penerapan prinsip tegas first in, first out (berkas pertama masuk wajib diselesaikan pertama). Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN meluncurkan sistem Pengukuran Terjadwal dan mematok target ambisius: layanan peralihan hak tanah harus rampung maksimal dalam waktu 10 hari kerja.
“Kita akan menggunakan prinsip fiktif positif. Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan,” urai Nusron.
Ingatkan Integritas SDM: Ikuti Aturan, Jangan Ikuti Perasaan
Di hadapan para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memadati ruangan, Menteri Nusron memberikan peringatan keras terkait aspek integritas dan risiko hukum. Sebagai langkah preventif, seluruh pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan manajemen risiko. Para Kepala Kantor juga diinstruksikan menyetop segala bentuk praktik transaksional yang berpotensi memicu pelanggaran hukum.
“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” cetus Menteri ATR dengan lugas.
Menutup arahannya, Nusron berpesan agar pendekatan humanis tetap dikedepankan oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) pertanahan saat berhadapan langsung dengan masyarakat. “Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung,” pungkasnya.
Dalam agenda kunjungan kerja ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim, berkesempatan memaparkan laporan capaian kinerja regional. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad, serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima.
