Jakarta|delidaily.net — Momentum Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2026 dimanfaatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk makin mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. Langkah konkret ini diwujudkan melalui peluncuran kembali Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA+) serta penguatan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) berbasis kewilayahan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengumumkan langsung hadirnya kembali program jemput bola ini saat memimpin Upacara Peringatan HANTARU 2026 di Lapangan Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
“Semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan melalui Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah atau LARASITA+, yang mulai hari ini kembali hadir di 44 lokasi di Pulau Jawa dan Bali,” ujar Menteri Nusron Wahid dalam amanatnya.
Jenis Layanan Pertanahan di LARASITA+
Melalui kehadiran armada LARASITA+, masyarakat kini dapat mengurus dokumen pertanahan tanpa harus datang langsung ke Kantor Pertanahan setempat. Beberapa jenis layanan yang disediakan meliputi:
-
Konsultasi Pertanahan: Ruang diskusi dan informasi legalitas tanah bagi warga.
-
Pengecekan Status Tanah: Verifikasi keabsahan dan kepemilikan hak atas tanah.
-
Pendaftaran Tanah Pertama Kali: Fasilitasi sertipikasi tanah baru.
-
Perubahan Data Sertipikat: Pembaruan informasi atau pemeliharaan data pertanahan.
-
Layanan Hak Tanggungan dan Roya: Pengurusan beban hak atas tanah dan penghapusannya.
Transformasi OTK Kantah Berbasis Kewilayahan Target Tuntas 2027
Selain menghadirkan pergerakan fisik melalui LARASITA+, Kementerian ATR/BPN juga mempercepat restrukturisasi internal. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kantah yang tadinya menerapkan pendekatan tematik kini dialihkan menjadi pendekatan kewilayahan.
Setelah sukses dengan tahap pertama di 10 Kantah, tahap kedua resmi diluncurkan pada peringatan HANTARU 2026 dengan memperluas penerapannya ke 50 Kantah.
“Selanjutnya kita menargetkan seluruh Kantah dapat menerapkan pendekatan kewilayahan pada tahun 2027,” terang Menteri Nusron.
Penguatan Integritas Sebagai Kunci Utama
Di akhir pengarahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa kemajuan teknologi dan pembaruan sistem birokrasi tidak akan berdampak maksimal tanpa adanya penguatan moral kerja dan integritas para pegawai di seluruh tingkatan.
“Perlu saya tegaskan, transformasi layanan tidak cukup hanya dengan perubahan sistem dan teknologi,” pungkasnya.
Langkah ini sejalan dengan tema besar peringatan HANTARU 2026, yaitu “Transformasi, Melayani Lebih Pasti”, yang diharapkan menjadi lecutan semangat bagi seluruh insan pertanahan untuk terus mewujudkan kepastian hukum dan kemudahan layanan bagi masyarakat luas.
