Jakarta|delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Luar Negeri memperkuat koordinasi dalam pengelolaan hak atas tanah yang melibatkan warga negara asing (WNA) dan diaspora Indonesia di luar negeri. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir, beserta jajaran, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menegaskan pentingnya sinergi antar kedua kementerian dalam menangani isu yang memiliki dimensi hukum domestik dan hubungan internasional.
“Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri menjadi hal yang sangat krusial. Pengelolaan hak atas tanah yang melibatkan pihak asing tidak hanya menyangkut aspek hukum nasional, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antarnegara. Karena itu, Kementerian ATR/BPN selalu memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan arahan dan ketentuan dari Kemlu,” ujar Ossy Dermawan.
Persetujuan Kemlu sebagai Prasyarat Mutlak
Wamen Ossy menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian diterapkan secara ketat. Setiap proses pengelolaan, termasuk sertipikasi tanah, untuk kedutaan besar atau perwakilan negara asing hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Luar Negeri.
“Proses sertipikasi tanah untuk perwakilan negara asing wajib mendapatkan persetujuan atau green light dari Kemlu. Selama persetujuan itu belum diberikan, proses tidak dapat dilanjutkan. Koordinasi ini diperlukan agar Kementerian ATR/BPN memiliki pedoman yang jelas dan terhindar dari potensi permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.
Kebijakan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan upaya untuk melindungi kepentingan nasional dalam setiap transaksi atau pengelolaan tanah yang melibatkan pihak asing.
Apresiasi Kemlu dan Penekanan pada Koordinasi
Di sisi lain, Wamenlu Arrmanatha Christiawan Nasir menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR/BPN untuk senantiasa berkoordinasi. Ia menekankan bahwa kebijakan pertanahan bagi WNA dan diaspora harus dikelola dengan sangat cermat.
“Kami mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang secara konsisten berkoordinasi dengan Kemlu. Sesuai arahan Presiden, kebijakan pertanahan bagi warga asing dan diaspora harus dikelola secara cermat, terkoordinasi, serta tetap mengutamakan kepentingan nasional,” ujar Arrmanatha.
Pertemuan ini dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, beserta jajaran dari kedua kementerian. Koordinasi yang intensif ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan di bidang pertanahan yang melibatkan unsur asing telah mempertimbangkan aspek hukum, politik, dan hubungan luar negeri secara komprehensif.
