Jakarta|delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menyepakati pengintegrasian data Nomor Induk Bidang (NIB) pertanahan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Langkah ini diambil untuk menciptakan satu rujukan data tunggal antara Kantor Pertanahan (Kantah) dan pemerintah daerah demi mengoptimalkan pelayanan publik serta penerimaan pajak.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/08/2026).
Menteri Nusron menjelaskan bahwa pengintegrasian NIB dan NOP sangat krusial karena selama ini kerap ditemukan ketidaksesuaian data antara PBB dan data pertanahan, terutama terkait luas bidang tanah.
“Dengan adanya integrasi ini, maka semua WP atau wajib pajak di bidang pertanahan akan transparan semua datanya, baik tarifnya maupun luasannya,” tegas Menteri Nusron.
Sebut PAD PBB Bisa Naik Minimal 100 Persen
Sebagai percontohan, skema integrasi NIB dan NOP telah diterapkan di Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Hasilnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB di wilayah tersebut melonjak signifikan dalam dua tahun akibat terkoreksinya data PBB yang sebelumnya tercatat lebih kecil dari luas NIB sebenarnya.
“Insyaallah kalau NOP dan NIB diberlakukan, saya jamin PAD dari PBB akan naik minimal 100% tanpa harus menaikkan tarif,” ujar Nusron optimistis.
Kemendagri Instruksikan Pemda Tindak Lanjuti SEB
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa SEB ini menjadi payung hukum resmi bagi Pemda dan Kantah di tingkat kabupaten/kota untuk segera menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis terkait integrasi data dan percepatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Intinya, lakukan koordinasi, integrasi data, dan kecepatan untuk proses BPHTB, penerbitan BPHTB, dan itu juga membuat retribusi daerah, PAD, menjadi meningkat,” tutur Tito.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari jajaran Kabinet Merah Putih.
