Medan|delidaily.net – Langkah berani dan taktis diambil Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di berbagai destinasi wisata unggulan daerah. Sikap tegas ini langsung memantik gelombang apresiasi dan dukungan penuh dari elemen kepemudaan, salah satunya Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemuda Wasathiyah Sumatera Utara, yang menyatakan siap mengawal pembenahan tata kelola pariwisata daerah.
Langkah penertiban ini digulirkan menyusul masih maraknya aksi premanisme berkedok retribusi ilegal yang dinilai merusak citra pariwisata Sumut dan mengikis kenyamanan para pelancong domestik maupun mancanegara.
Pemuda Wasathiyah Desak Wisata Sumut Ramah Pengunjung dan Bebas Premanisme
Ketua Bakorwil Pemuda Wasathiyah Sumut, Alvin Akbar Hasibuan, menegaskan bahwa respons cepat dari orang nomor satu di Pemprov Sumut ini menjadi angin segar bagi industri pariwisata. Menurut Alvin, optimalisasi seluruh potensi alam dan budaya di Sumatera Utara harus dikembalikan pada fungsi khitahnya, yakni untuk mendongkrak kesejahteraan umum dan pendapatan daerah, bukan menjadi komoditas pemerasan oleh segelintir oknum lokal.
“Objek wisata Sumut seharusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, bukan sekadar pungli atau menguntungkan golongan tertentu. Kami dari Pemuda Wasathiyah berharap Gubernur Bobby Nasution bisa menciptakan tempat wisata yang ramah wisatawan dan bebas pungli untuk dapat menarik wisatawan secara maksimal,” ujar Alvin Akbar Hasibuan di Medan, Selasa (23/06/2026).
Gubernur Akan Konsolidasikan Kepala Daerah dari Kawasan Wisata
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, secara terbuka mengakui bahwa gurita pungli di area wisata masih menjadi tantangan struktural yang berat. Fenomena ini tercatat tidak hanya terjadi di koridor wisata pemandian Sidebuk-debuk, melainkan sudah merambah secara masif ke kawasan strategis lainnya, termasuk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.
Guna memutus mata rantai pelanggaran ini secara sistemis, Bobby berencana memanggil dan mengonsolidasikan seluruh bupati dan wali kota yang memiliki basis wilayah wisata dalam waktu dekat.
“Kalau satu-satu gini pasti akan susah. Nanti akan kita coba panggil seluruh kepala daerah yang memiliki area kawasan wisata. Kita akan coba tertibkan secara menyeluruh,” terang Bobby Nasution.
Bobby mengingatkan jajaran kepala daerah untuk memperketat pengawasan teritorial penarikan retribusi. Langkah penertiban ini dinilai linier dengan arahan Presiden RI yang menempatkan sektor pariwisata sebagai motor penggerak dan pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Kritik Skema Bayar Tanpa Fasilitas: Belajar dari Kasus Samosir
Bobby menyayangkan pola penarikan biaya ilegal di lapangan yang sering kali tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas umum yang layak seperti toilet bersih, area parkir representatif, maupun jaminan keamanan. Hal ini dinilai sangat merugikan nama baik Sumatera Utara di mata dunia internasional.
“Tolong wisatanya itu jangan cuma orang mau lihat harus langsung bayar, kalau orang lewat bayar. Kalau bayar fasilitasnya silakan, kita akan coba tertibkan secara keseluruhan,” tegas Bobby dengan nada tinggi.
Catatan merah pariwisata Sumut sempat menjadi sorotan nasional pasca-viralnya insiden pemerasan terhadap wisatawan pada 17 Mei 2026 lalu di kawasan Bukit Anduhur, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir. Saat itu, seorang pelancong diperas oleh warga setempat berinisial BS sebesar Rp20.000 disertai ancaman pengrusakan unit mobil.
Meski pelaku BS saat ini telah diringkus dan diberikan sanksi pembinaan oleh aparat penegak hukum, Pemprov Sumut menilai kejadian tersebut harus menjadi alarm keras dan momentum evaluasi total agar praktik serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
